Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran pemilu. Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum. Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran pemilu

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu Evaluasi Aturan Penanganan Pelanggaran Hadapi Pemilu 2024. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Divisi Penyelesaian Sengketa dibantu oleh unitLiputan6. 2018. 'Perbawaslu lama masih ada dan bisa dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. SerambiNews. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemu kan dari hasil pengawasan Pengawas. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan. Bawaslu RI) JAKARTA, KOMPAS. Penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Serentak 2020 berbeda dengan mekanisme penanganan dalam Pemilu 2019. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan. Bagja menyampaikan enam program yang digagas, yakni pertama adalah mempersiapkan aplikasi sistem penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan (Sigaplapor). 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656). ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo, menyebutkan sejumlah tantangan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang menjadi tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di masa pandemi Covid-19. Dalam Undang-Undang No. Tentang pelanggaran Pemilu dan penangannya telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dalam PerBawaslu No. Tribun Network. Pelapor dalam Perbawaslu yang mengatur mengnenai pelanggaran Pemilu. b. --Rezki Amaliah/Radar Sulbar-- MAMUJU, RADARSULBAR. Sebelumnya, pengawasan tersebut diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2018. COM - Dalam penanganan tindak pidana sesuai UU Pemilu maupun UU Pemilihan (pilkada) setidaknya ada 5 tantangan yang harus dihadapi dalam penanganan tindak pidana pemilu untuk pesta demokrasi 2024 mendatang. com, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menyampaikan, pihaknya terus berupaya keras mengawasi berbagai pelanggaran yang terus terjadi selama penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu. tirto. 4 Juli 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI memastikan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Akan tetapi, Gakkumdu, akan mengedepankan asas ultimum remedium, tindak pidana Pemilu sebagai upaya hukum terakhir," kata Bagja. Penindakan adalah mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan maupun sengketa proses Pemilu dan sengketa. Menimbang : a. Terlebih mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu di media sosial yang saat ini sangat digandrungi segala. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu mengusung konsep pelaporan satu pintu. TRIBUNNEWS. "Saya yakin buku penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang. 5, BN. Senin, 26 Juni 2023; Tribunnews Premium; Cari. Nov 15, 2023 · Iklan. (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan dalam PerBawaslu No. Bawaslu Provinsi Kaltim menggelar Bimbingan Teknis Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu 2024. Menangani Pelanggaran Pemilu, dan Menyelesaikan Perselisihan Pemilu. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lingga(2) Terhadap hasil pengawasan yang mengandung temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pengawas Pemilu: a. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penanganan Sengketa Bawaslu Tapteng, Rommi Pasaribu kepada wartawan, Selasa (5/12/2023) di. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu;” Dalam Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu 04/2019, 257 Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ada dua produk putusan apabila Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan bahwa teradu terbukti melanggar kode etik, yaitu. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan UmumMerdeka. 20 Tahun 2018 tentang Pencegahannya. "Berdasarkan draf Perbawaslu Pengawasan Kampanye yang kami lakukan, maka Bawaslu akan mengawasi media sosial meskipun akun itu personal, tidak hanya akun media sosial yang didaftarkan ke KPU, tapi akun. com - Bawaslu berencana akan menerbitkan buku terkait penanganan pelanggaran Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Aug 22, 2020 · Kecuali penanganan pelanggaran kode etika yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara ad hoc di tingkat Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, maka penanganan pelanggarannya dilakukan oleh KPU atau Bawaslu di jenjang atasnya. ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI sepakati perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelengggaraan Pemilihan Umum. Tahapan Coklit sendiri dilakukan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Jumlah pelanggaran netralitas oleh ASN diprediksi bakal. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil WaliKota. Jan 16, 2023 · Tugas dan wewenang Bawaslu RI Menurut UU No 7 Tahun 2017 dan berlaku sejak tahun 2019. Badung (ANTARA) - Anggota Bawaslu Bali I. Bawaslu adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Sulbar perkuat kapasitas pengawasan pelanggaran pemilu 2024. Tercatat, dugaan pelanggaran administrasi paling banyak terjadi dalam tahapan kampanye, yaitu sebanyak 797 kasus. Download. 4, BN. Pola investigasi ini dinilai penting agar kerja Bawaslu dalam. "Tentunya ini memudahkan pelapor dan petugas penerima laporan serta memperjelas kategori informasi awal," kata. pdfBadan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri;. KERANGKA KELEMBAGAANBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM: Nomor: 4: Tahun: 2019: Tentang: MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA : Tempat Penetapan: Jakarta:. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. "Bahwa dalam Perbawaslu (Peraturan Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif TSM," kata hakim konstitusi Manahan MP Sitompul dalam sidang sengketa. Ketua dan jajaran komisioner Bawaslu Bali beserta divisi penanganan pelanggaran dan hukum Bawaslu kabupaten/kota se-Bali dalam Rapat Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Afirmatif di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (12/3/2023). b. Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologi yang sama atau. Aparatur sipil negara yang melanggar prinsip netralitas dinilai melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode. Tantangan pertama, yakni. Apalagi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang. Peraturan Bawaslu No. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menerangkan laporan dari masyarakat terkait adanya penanganan pelanggaran masih sangat kecil. detikNews Jumat, 03 Feb 2023 15:17 WIB Pelanggaran Pemilu: Jenis-jenis, Pencegahan dan Penanganannya. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) merumuskan surat edaran (SE) pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum ( pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). 8 Tahun 2022. Mengacu pada Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018, Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);. Bawaslu menegaskan tak akan tebang pilih dalam melakukan penindakan bagi peserta Pemilu yang melanggar aturan. Pelanggaran Pemilu. CO. Antara. 7 Tahun 2017; Perpres No. 4, BN. Selama tahun 2022 saja, hingga awal Desember kemarin, DKPP menangani 34 perkara yang termasuk dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bupati. JAKARTA, KOMPAS. (Bawaslu) RI memberi imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pencalonan anggota Senin, 27 November 2023 Cari'Pengawas Pemilu 2024 harus lebih pinter daripada orang yang diawasi,' ujar Arifin Takamokan. (ANTARA/HO-Bawaslu Jateng) Semarang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu. Umum tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Mengingat : 1. Sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019 dipimpin langsung oleh Ketua. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali. 2019. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. pemilu 21 November 2023 08:26 WIB. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaranPenyusunan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; b. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. 219. Lima hal yang perlu diketahui soal tuduhan kecurangan pemilu 2019 - BBC News Indonesia BBC News, IndonesiaBawaslu dengan wewenang yang didasarkan pada UU Nomor 7 tahun 2017 masih memiliki keterbatasan, karena dalam Pasal 95 Bawaslu hanya berwenang memutus pelanggaran administrasi pemilu. Pemilu Menurut Perbawaslu 8 Tahun 2022”. Data Bawaslu menyebutkan, dalam rentang waktu 2020-2021, pelanggaran netralitas ASN mencapai angka 2. Pelapor adalah orang yang berhak. Nov 5, 2022 · Bawaslu : Perbawaslu penanganan pelanggaran usung konsep satu pintu. Dari penjelasan di atas, tugas divisi-divisi Panitia Pengawas Pemiliu Kecamatan tidaklah ringan, termasuk di antaranya adalah tugas divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. d. "Draf perubahan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 telah diusulkan dan berproses. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan tindak ANTARA News sumbar berita. Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,. Perbawaslu 8 Tahun 2022 menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan. Sep 1, 2022 · JAKARTA, KOMPAS. "Kami sebenarnya sudah menjadikan itu sebagai temuan (pelanggaran). Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat. Network. Menurunkan ketentuan umum pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas. 00 WIB acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Bapak Anwar Noris selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu. BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeklaim pihaknya sudah bertaji dalam menangani segala bentuk dugaan maupun pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024. DI Aceh. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022. pembinaan dan penataan organisasi dan tata. PERIHAL PENEGAKAN HUKUM. Berlaku. “Kelima, Perselisihan Hasil Pemilu. "Data hingga tanggal 5 Maret 2021 Biro Fasilitasi Penanganan. Pasal 8 Penanganan dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat disampaikan secara langsung di kantor. Pasal 8 Penanganan dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat disampaikan secara langsung di kantor. Baca juga: Bawaslu: Sulit Awasi Konten. Lihat Foto. com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) mengusulkan agar pihaknya memiliki wewenang yang lebih rinci untuk menginvestigasi. Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. c. bawaslu. Dalam paparan di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022), Bawaslu mengusulkan agar ada sejumlah hal yang diubah di Peraturan Badan. Salah satunya soal maraknya politik uang atau money politic. Laporan pelanggaran Pemilu adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada. Bawaslu Keberatan Durasi Penanganan Sengketa Pemilu Cuma 6 Hari Kalender. 318, jdih. "Sebagai pengawas Pemilu kita harus tau tugas dan wewenang kita," terangnya. Liputan6. c. Sebagaimana sesuai dengan Undang. Oleh karena itu, upaya pencegahan terjadi pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu suatu keniscayaan. T. com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Tempat Penetapan. Dalam kampanye pemilu, pihaknya mengacu pada Perbawaslu 11/2023 dan PKPU 15/2023. Hubungi kami melalui Facebook fb. Berikut rangkuman Mehulika Sitepu mengenai kecurangan pemilu 2019. Ist. Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi. Terakhir, jelas Bagja, Bawaslu akan mengawasi tahapan pembentukan Badan Adhoc KPU tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2022 tentang. "Hasil penanganan pelanggaran sebanyak 14 tak. Dari jumlah tersebut, pelanggaran berupa politik uang paling banyak terjadi. Mengingat : 1. wai badan pengawas pemilihan umum. perbawaslu nomor 6 tahun 2017 tentang. “Karena sebelumnya itu Perbawaslu 7 tahun 2018 dan itu sudah tidak berlaku," beber Muhammad Fauzi Hasly kepada awak media pada Senin, (27/2). Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. Jenis pelanggaran yang paling banyak ditangani Bawaslu terkait masalah administrasi, yakni mencapai 648 kasus atau 53%. dalam penanganan pelanggaran Pemilu; dan d. "Bawaslu yang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Bagja mengatakan, selain 391 laporan, ada pula temuan oleh Bawaslu sebanyak 194 dan 39. pdf), Text File (. . Berita Pelanggaran Pemilu: Potensi kerawanan di tahapan kampanye bisa dilihat dari berbagai aspek. Tentang Kami Pedoman Media Siber. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI memastikan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Kuatkan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Revisi 4 Peraturan. Pilkada 2018 diketahui dilaksanakan di 171 daerah pada. pemilu 15 November 2023 07:50 WIB PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU Bab ini hendak mengurai asas dalam penyusunan putusan Bawaslu. teknis penanganan temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan perbawaslu 7/2018 disusun oleh: divisi penindakan pelanggaran dasar hukum yang berkaitan uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum perbawaslu 7 / 2018 perbawaslu 9 / 2018 tentang penanganan temuan dan laporan tentang sentra penegakan hukum pelanggaran. Tugas dan wewenang Bawaslu RI Menurut UU No 7 Tahun 2017 dan berlaku sejak tahun 2019. TribunJakarta. Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan siap menangani pelanggaran pada Pemilu 2024. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022. Peraturan Bawaslu. Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran untuk pemilu 2019 by risman-166861Bawaslu membeberkan sembilan pelanggaran pemilu yang sering terjadi dan dikhawatirkan nantinya bisa menimbulkan dampak kriminalisasi berlebihan. Sebagaimana namanya, badan ini bertugas untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif. bawaslu. com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI mengungkap sejumlah potensi pelanggaran yang perlu diwaspadai bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI jelang tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 pada Oktober. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan perbandingan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di era Perbawaslu 31/2018 dengan Perbawaslu 3/2023. Sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019 dipimpin langsung oleh Ketua. detik. Network. Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas Pemilu oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu. Solo - Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai pada 28 November. 31. Harapan kita, itu benar-benar bisa dilakukan," kata Armand kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/11/2023). (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada. Ilustrasi Pengertian Bawaslu. Puadi mengutarakan, Bawaslu melakukan dua mekanisme dalam menangani pelanggaran pemilu melalui dua cara, yakni penyusunan kajian dan rekomendasi serta melalui sidang pemeriksaan secara terbuka. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Bagja melanjutkan, Bawaslu tidak akan aktif untuk menyelidiki dugaan pelanggaran oleh KPU terkait masa kampanye 75 hari. Tujuannya untuk menentukan apakah syarat formil dan materil laporan terpenuhi. May 18, 2022 · Jakarta -. "Termasuk Perbawaslu pengawasan dan. Mereka mempersoalkan Pasal 134 Ayat (4), Pasal 134 Ayat (5), Pasal 134 Ayat (6), dan Pasal. Identitas pelapor akan dilindungi berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban. 8 likes, 0 comments - bawaslubanggai on November 9, 2021: "#Sahabat_Bawaslu Luwuk, Bawaslu Kabupaten Banggai melaksakan kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) be. “Kita ngobrol santai terkait penanganan pelanggaran, artinya dengan peserta teman-teman Paswascam se Kabupaten Bangka, memberi pemahaman dini. Status. Nov 27, 2023 · JAKARTA, KOMPAS. perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pe. February 20, 2023. Peraturan ini mengatur tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan. com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan peran semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemilu serentak. com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menolak gugatan pengujian ketentuan batas waktu Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menangani dugaan pelanggaran Pilkada yang dimuat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. perbawaslu nomor 26 tahun 2018 tentang. Ada pula Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018. CO.